Oleh: H. Asmu’i Syarkowi

(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

(Marhaban Ya Ramadhan)

Salah satu ‘pernyataan’ yang paling populer setiap menjelang ramadhan tiba adalah kalimat “Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadhan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka”. Pada umumnya umat Islam menganggap kalimat tersebut adalah termasuk salah satu hadits rasulullah SAW. Padahal, dalam softwere al-maktabah al-syamilah, pernyataan tersebut tidak ditemukan dalam kitab hadits mana pun. Kalimat tersebut menjadi sangat terkenal karena tertulis dalam Durratun Nashihin,  salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khubawi, seorang ulama abad 18 asal Konstantinopel (sekarang Kota Istanbul), Turki yang wafat tahun 1224 H/ 1824 M, tidak lama setelah mengarang kitab tersebut.

Meskipun kitab tersebut sangat terkenal karena menjadi rujukan mayoritas para pendakwah, khsusnya kaum tradisional, namun banyak yang menilai bahwa hadits-hadits yang dimuat di dalamnya, termasuk pernyataan tersebut, masuk dalam kategori  hadits maudhu’ (palsu). Bahkan, salah seorang Doktor alumnus Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Malaysia Fakultas Pengajian Islam bidang studi ilmu hadis, Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A. juga menjadikan Kitab Durratun Nasihin sebagai objek dalam disertasinya yang berjudul “Kajian Hadis Kitab Durratun Nasihin”. Dalam penelitiannya itu, beliau menyimpulkan bahwa 30% dari total 389 hadis yang ada dalam Kitab Durrot An-Nasihin adalah hadis maudhu’ atau palsu. Dalam kajian ilmu hafdits dibedakan antara hadits “dhaif” dan hadits “maudhu”. Hadits dhaif  memang dinisbahkan kepada rasulullah SAW, tetapi perawi haditsnya tidak kuat hafalan atau pun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Sedangkan hadits maudhu' ialah informasi yang mengatas namakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya “bukan” perkataan Rasulullah SAW. Itulah sebabnya, saat menjadi salah satu juri pada kontes da’i di salah satu  TV swasta, beliau perlu menegur seorang peserta kontes, yang dengan percaya diri menyampaikan pernyataan ‘hadits penggembira’ beramadhan tersebut.

Bagi penekun ilmu hadits, menisbatkan suatu pernyataan palsu kepada rasulullah, betapa pun bagus isi dan redaksinya, tentu sangat dilarang. Para ahli hadits sangat sadar betapa seriusnya konsekuensi yang harus ditanggung orang yang menisbahkan pernyataan yang bukan dari rasulullah kepada beliau. Sebab, secara tegas rasulullah pernah mengancam sikap demikian. Sebagaimana, tertuang dalam hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, rasulullah  SAW bersabda:“Barang siapa dengan sengaja berdusta  atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka.”

Akan tetatpi, terlepas dari pro kontra seputar hadits-hadits palsu seputar ramadhan,  puasa di bulan memang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam surat al Baqarah ayat 183 Allah dengan tegas memerintahkan puasa ini kepada setiap orang beriman. Betapa pentingnya puasa ini dalam ayat tersebut, Allah juga memaklumatkan bahwa tradisi puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat beriman (zaman nabi Muhammad) tetapi juga telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Ayat tersebut ditutup dengan urgensi mengapa puasa diwajibkan, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa.

Sejumlah hadits shahih juga tak kurang memberikan motivasi agar setiap umat Islam mau menjalankan puasa, yang menjadi salah satu rukun Islam ini.  Sejumlah kajian pun dari dulu sekarang tidak hentinya dilakukan. Berapa banyak buku agama dan para dai mengulas tentang hikmah puasa. Secara spesifik bahkan secara inter indisipliner, para ahli kesehatan juga melakukan kajian sesuai bidangnya. Dari kajian tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa jika dilakukan dengan benar, ternyata puasa di samping dapat membentuk kesehatan batin (bertakwa) sebagai puncak spiritualias,  juga dapat membentuk kesehatan jasmani, seperti menurunkan gula darah, menjaga kesehatan jantung, dan sejumlah manfaat kesehatan lainnya.

Pertanyaannya, apakah puasa yang kita lakukan kita maksudkan untuk tujuan-tujuan demikian?

Dalam konteks hubungan Allah sebagai sang pencipta dan manusia sebagai hamba, perintah puasa sejatinya merupakan sebuah konsekuensi, yaitu ada predikat yang wajib disembah, sebagai konsekuensi sebagai pencipta dan predikat sebagai penyembah karena sebagai makhluq (yang diciptakan). Hukum dasar demikian tidak dapat dibantah dan oleh karenanya harus disadari oleh segenap manusia yang beriman. Dalam surat Al Bayyinah ayat 5, Allah telah menegaskan, bahwa manusia tidak diperintah menyembah kecuali melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas, menurut Hujatul Islam Abu Hamid al Ghazali sebagaimana ditulis dalam Kitab Qami’ al-Thughyan, yaitu “Apa yang dalam tujuan amalnya, murni untuk mendekatkan diri kepada Allah” ( an yakuna ghardhuhu mahdhun al-taqarruba ilallah).

Dengan kesadaran demikian, maka semua ‘iming- iming’ pahala berupa surga dan ancaman berupa siksa neraka, bagi orang yang mencapai fase tertentu tidak akan memengaruhi sedikit pun gairah untuk menghambakan diri dengan penuh ketulusan kepada Sang Khaliq. Para tokoh sufi seperti Rabi’ah Adawiyah, Ibnu Hazim, dan lain-lain merupakan contoh-contoh manusia yang telah mencapai fase demikian. Kesyukuran mereka telah diciptakan sebagai hamba oleh Dzat Yang Maha Mulia, membuat mereka larut dalam pengabdian yang tulus. Dalam kitabnya “Al-Hikam” Syekh Ibnu Atha’illah, pernah menyindir kita demikian: "Siapa yang menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu atau untuk menghindari hukuman dari-Nya, maka ia belum menunaikan hak kewajibannya terhadap sifat-sifat Allah SWT.”

Yang lebih ekstrim adalah yang dilakukan Rabiah Al Adawiyah. Sufi perempuan--yang lahir 99 Hijriah/ 717 Masehi di Basrah dan wafat 188 H/ 801 Masehi--ini pernah membuat pernyataan dalam bentuk bait syair yang terkenal sampai sekarang yaitu: “Jika aku menyembah-Mu karena takut api neraka-Mu, bakarlah aku di dalamnya; Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, haramkanlah aku dari padanya; Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, haramkanlah aku dari padanya.” 

Dengan mengaca para “salafus salih” tersebut, jelaslah bahwa menjalankan perintah, termasuk berpuasa sebulan di bulan ramadhan ini,  sejatinya  hanya merupakan koneskuensi manusia sebagai hamba yang sudah selayaknya bersyukur karena telah diciptakan oleh Dzat Yang Maha Mulia dengan berbagai kenikamatan yang tidak terhingga. Bagi hamba dengan gradasi keimanan tinggi, “perintah dan larangan” Allah itu, secara sadar dilakukan dan dijauhi tanpa pretensi apa pun. Bahkan, andaikan tanpa surga atau neraka sekalipun. Apalagi, sekedar iming-iming hitungan-hitungan pahala yang membuat para juru dakwah sampai harus mengobral pernyataan-pernyataan  bernuansa agama dengan nekat mengatasnamakan rasulullah SAW. Wallahu a’lam.

Oleh: H. Asmu’i Syarkowi

(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

Kata suap sudah sering kita dengar dan biasanya selalu berkonotasi negatif. Ada yang mengatakan, bahwa tindakan suap dalam berbagai bentuk, memang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan. Suap sudah menjadi salah satu masalah yang sangat lama terjadi dalam masyakat yang pada umumnya diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Ketika memberikan suap, penyuap biasanya bermaksud agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu atau pun keinginan lainnya. Dalam konteks dunia hukum, suap biasanya dilakukan agar penyuap menang dalam berperkara atau agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Melihat maksud-maksud praktik-praktik suap demikian, maka tidaklah mengherankan, bahwa yang paling banyak di suap adalah para pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah atau siapa pun yang mempunyai kekuasaan tertentu.

Meskipun demikian, banyak orang yang belum memahami hakikat suap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam bahasa Arab suap biasa dikenal dengan “risywah”.

Prof. Dr. Muladi, SH. pernah menulis artikel dengan judul “Hakekat suap dan Korupsi”. (www.kompas) Menurutnya,  suap (bribery) bermula dari asal kata “briberie” (Perancis) yang artinya adalah “begging” (mengemis) atau “vagrancy” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut “briba”, yang artinya “a piece of bread given to beggar” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya “bribe” bermakna ’sedekah’, “blackmail”, atau “extortion” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “gifts received or given in order to influence corruptly” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap, menurut Muladi, sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Melalui penelusuran makna suap tersebut, menurut mantan Rektor Undip yang pernah menjabat Menteri dan Hakim Agung itu, suap memang berkonotasi negatif. Konotasi demikian ternyata juga sejalan dengan  makna suap dalam hukum positif kita, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap) yang menurut Pasal 5 UU tersebut dipandang sebagai kejahatan.

Suap yang demikian itulah mungkin yang dalam konteks agama (Islam) sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” Secara khusus rasulullah pun pernah mengantisipasi suap konteknya dengan dunia penegakan hukum dengan mengatakan “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap dalam (penetapan) hukum."

Bahkan, Tsauban sebagaimana ditulis oleh Asy Syaukani dalam Nailul Authar ( hadits ke-4966), mengatakan, bahwa "Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap serta mediatornya. Mediator adalah penghubung antara keduanya.”

Hadits riwayat Ahmad tersebut, memberikan gambaran bahwa praktik suap bisa terjadi tidak hanya melibatkan antara 2 pihak, tetapi bisa 3 pihak: penyuap, penerima suap, dan perantara (mediator). Akan tetapi, yang pasti ketiganya sama-sama berpotensi mendapat laknat Allah SWT. Sebagai mediator ikut mendapatkan predikat negatif sebab ia dianggap terlibat.

Jika suap menyuap merupakan kejahatan, maka pihak ketiga (mediator) yang terlibat dalam praktik kejahatan juga dianggap ikut melakukan kejahatan. Predikat demikian, tampaknya juga telah mendapat legitimasi dalil agama. Al Ghazali dalam Bidayatul Hidayah pernah mengutip sabda rasulullah SAW: “Man a’ana ala ma’shiyatin walau bisyathri kalimatin kana syarikan lahu fiha” (Barang siapa menolong timbulnya perbuatan maksiyat, walau hanya setengah kalimat, maka dia sama-sama bersekongkol sebagai pelaku maksiyat tersebut).

Meskipun demikian, apakah terminologi suap harus selalu harus dilihat dengan kaca mata  hitam putih? Jawabnya tentu bisa pro kontra. Dalam dunia yang sangat maju dengan segenap dinamika ikutannya, baik yang positif maupun negatif, kini makna suap pun tampaknya mengalami dinamika makna. Sebagai contoh, apakah ketika seorang yang memberikan sesuatu kepada pejabat demi mendapatkan sesuatu yang jelas-jelas menjadi haknya, bisa masuk dalam kategori melakukan penyuapan atau bukan. Apakah juga bisa masuk dalam kategori suap, ketika ada seorang caleg atau calon pejabat publik yang membagi-bagikan uang atau sembako kepada rakyat.

Seperti yang ditulis oleh detiknews (5 April 2019) ketika  Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) memberikan amplop kepada seorang kiai di Bangkalan. Videonya yang merekam kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil (30 Maret 2019) itu menjadi viral. Banyak orang ‘nyinyir’ terhadap peristiwa itu. Padahal, memberikan ‘bisyaroh’ berupa amplop (berisi sedikit uang) saat sowan kiai, sudah menjadi tradisi yang melembaga di kalangan masyarakat santri. Motivasinya bisa bermacam-macam. Tetapi yang pasti, kiai tidak pernah minta, pemberi pun tidak pernah merasa dipaksa. Bagi masyarakat santri pemberian tersebut, lazim dilakukan hanya dengan motif “ngalap berkah”. Bagi orang non santri, pemberian itu bisa bormotivasi macam-macam: bisa politik, bantuan, hadiah, atau lainnya. Untuk disebut suap, jelas bukan.

Terlepas dari wacana di atas adalah menarik apa yang ditulis oleh Asy Syaukani dalam Nailul Authar  yang ditulis pada “Bab Larangan Hakim Menerima Suap dan Anjuran Menugaskan Penjaga Pintu di Majelis Pengadilannya ( Versi Terjemah: Jilid 4 halaman 658-659)”, sebagai berikut:

“….. Ibnu Ruslan mengatakan, "Termasuk kategori suap adalah suap terhadap hakim dan petugas pemungut zakat. Ini hukumnya haram menurut ijma' ulama." Abu Wail mengatakan, "Hakim yang menerima hadiah, berarti ia telah memakan yang haram, dan bila ia menerima suap, maka akan mengantarkannya kepada kekufuran. "Pensyarah mengatakan: Hadiah yang diberikan kepada hakim dan yang serupanya adalah salah satu bentuk suap, karena seseorang yang memberikan hadiah kepada hakim, jika itu bukan kebiasaannya memberi hadiah kepada hakim tersebut sebelum menjabat, berarti ia tidak memberikan hadiah itu kecuali karena suatu tujuan. Yaitu, dengan hadiahnya itu ia hendak melindungi kabatilannya atau untuk meraih haknya.”

Yang juga menarik ialah yang dikatakan K.H. Bahaudin Nursalim. Menurut kiai yang akrab dipanggil Gus Baha ini, ada suap yang dibolehkan. Yaitu, bila menyuap dalam rangka untuk mendapatkan hak yang jelas menjadi haknya. Bahkan, ulama muda ahli tafsir dan fikih ini, berpendapat menyuap ‘hakim dhalim’ agar hakim memenangkan perkara atas sesuatu yang memang menjadi haknya, dibolehkan. Menurutnya, batasan risywah yang diharamkan dalam hadits tersebut ialah apabila risywah itu dilakukan dengan motivasi mengubah status yang “haq” (kebenaran) menjadi batil dan yang batil menjadi “haq” (kebenaran). 

Meskipun dalam konteks fikih, suap tidak mesti harus dilihat dengan kaca mata hitam putih. Dalam konteks kasus tertentu, secara fikih, ada pendapat yang membolehkan. Antara pemberi dan penerima bisa juga bisa berbeda konsekuensi hukumnya. Penyuap tidak haram tetapi penerima dihukumi haram (Jawaz al-I’tha wahurmat al-akhdzi). Akan tetapi, UU sudah terlanjur memandang suap secara hitam putih. Bahkan, dalam konteks jabatan yang dimiliki, khusus bagi hakim menerima sesuatu dari pihak dengan dalih hadiah pun, dilarang. Apalagi, bila pemberian tersebut jelas-jelas sebagai suap. Wallahu a’lam.