LHKASN

PERATURAN MENGENAI LHKASN

Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur.

Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 5 (lima) muatan pokok dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut

  • Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN.
  • Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN.
  • Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini.
  • Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN.Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini.
  • Sanksi bagi pegawai di Lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan.

Sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan Surat Edaran No. SE/03/M.PAN/01/2005 dan SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN. Namun apa perbedaan dari LHKASN dan LHKPN? Tabel di bawah ini menunjukan perbedaan dari LHKASN dan LHKPN.

1

Untuk itu dapat diartikan Laporan Harta Kekayaan Apratur Sipil Negara merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara dan dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Dokumen LHKASN berisi data pribadi dan keluarga; harta kekayaan; penghasilan; pengeluaran; dan surat pernyataan. Detail isi detail dokumen kekayaan adalah seperti di bawah ini.

3

Sedangkan waktu untuk penyampaian laporan kekayaan ASN kepada Pimpinan organisasi melalui Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) adalah 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 bulan setelah berhenti dari jabatan.

Tugas APIP sendiri dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah untuk :

  • Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  • Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
  • Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
  • Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  • Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  • Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Sumber : https://pemerintah.net/lhkasn-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara/


Berikut adalah daftar Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Semarang :

NO 

N A M A

1. 

 

 Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.

 

 NIP. 19660723 199403 2 002

 

 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

 

 LHKASN 2019  

2. 

 

 Munfaati, S.H.

 

 NIP. 19710321 199203 2 002

 

 Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

 

 LHKASN 2019  

3.

 

 Siti Asiah, S.Ag.

 

 NIP. 19680722 199303 2 001

 

 Kasubbag Umum dan Keuangan

 

 LHKASN 2019  

4.

 

 Bakri, S.H.

 

 NIP. 19671110 199403 1 007

 

 Juru Sita

 

 LHKASN 2019  

5.

 

 Sri Hidayati, S.H.

 

 NIP. 19690510 199303 2 003

 

 Juru Sita

 

 LHKASN 2019  

6.

 

 Slamet Suharno, S.H.

 

 NIP. 19640527 200312 1 001

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

7.

 

 Hj. Sri Wahyuni, S.H.

 

 NIP. 19690812 198902 2 001

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

8.

 

 M. Fahmi Amarulloh, S.Ag.

 

 NIP. 19741129 201408 1 003

 

 Juru Sita Pengganti

 

 LHKASN 2019  

9.

 

 Neny Ramdhani, S.Sos.

 

 NIP. 19950206 201903 2 010

 

 Analis Kepegawaian Pertama

 

 LHKASN 2019  

10.

 

 Kartika Rachmawati, S.H.

 

 NIP. 19960427 201903 2 013

 

 Analis Perkara Peradilan

 

 LHKASN 2019